"Kita kembali pada apa yang dinyatakan saja, yaitu Golkar dan Demokrat. Saya tak bisa katakan PKS bersih atau tidak. Tetapi kami punya sistem untuk mereduksi hal-hal yang tidak konstruktif dan dorongan melakukan pelanggaran atau tindakan destruktif," ungkap Luthfi kemarin di Hotel Sahid Jaya. Ia tidak merinci sistem yang dimaksud.
Sebelumnya, saat bertemu dengan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, mantan Menteri Peningkatan Produksi Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9 (NII KW 9) Imam Supriyanto mengatakan NII sudah melakukan pendekatan ke sejumlah partai politik, seperti Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Republikan.
Menurut Luthfi, meski telah masuk ke berbagai elemen, termasuk partai politik, cita-cita mewujudkan NII bisa dihambat. Hanya saja, lanjutnya, itu bergantung pada kerja sama semua elemen masyarakat. Semua elemen harus berkonsolidasi untuk menjaga kesatuan negara. Pemerintah sebagai komandannya tak boleh pula melakukan pembiaran. "Kalau semua elemen bersatu padu menjaga negara ini, tentu bisa. PKS termasuk salah satu elemennya," tegas Luthfi.
Luthfi juga menuntut pemerintah, melalui Kementerian Agama, segera menjelaskan mengenai posisi NII KW 9 yang disebut berbuah dari Pesantren Al-Zaitun pimpinan Panji Gumilang. Pasalnya, sebagai pesantren yang sudah terdaftar menjadi binaan pemerintah, Al-Zaitun memperoleh santunan dana dari pemerintah. Jika institusi yang sudah dibina pemerintah melakukan kekerasan, tentu pemerintah sebagai pembinanya harus bertanggung jawab.
"Kalau yang melakukan kekerasan itu yang sudah dibina, itu tanggung jawab yang membina, kan. Pemerintah di sini bisa kecolongan atau tidak. Pemerintah, kan, sudah memahami petanya, tokoh dan cara kerjanya. Yang belum dipahami adalah menghentikan seluruh langkah destruktif mereka," ujarnya.
Sumber:
Kompas.com
Caroline Damanik | Heru Margianto | Selasa, 3 Mei 2011 | 08:46 WIB
Tidak ada komentar:
Posting Komentar